RW, atau Rukun Warga, merupakan sebuah unit masyarakat yang berada di tingkat kelurahan atau desa, membawahi beberapa RT (Rukun Tetangga). Sebagai sebuah lembaga pemerintahan di tingkat yang cukup dekat dengan masyarakat, RW memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga harmoni sosial, keamanan lingkungan, ketertiban warga, serta membantu pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. Ketua RW memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengkoordinasi berbagai kegiatan di tingkat RW, menjadi penghubung antara warga dengan pemerintah, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Keberadaan seorang Ketua RW yang amanah dan responsif sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang nyaman, aman, dan sejahtera.

Pemilihan Ketua RW di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan berlapis, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan desa. Hierarki peraturan ini memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan lokal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi payung hukum utama yang mengakui keberadaan dan peran RW sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dalam undang-undang ini, LKD diakui sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan RW sebagai salah satu jenis LKD memberikan legitimasi formal bagi peran serta masyarakat dalam memilih pemimpin di tingkat lingkungan.

Di tingkat yang lebih teknis, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa mengatur secara lebih rinci mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi LKD, termasuk RW. Permendagri ini memberikan panduan operasional yang lebih spesifik mengenai bagaimana RW seharusnya berfungsi, termasuk dalam hal pemilihan pengurus. Pasal 8 ayat (3) Permendagri ini juga menetapkan standar masa jabatan pengurus LKD, termasuk Ketua RW, yaitu selama 5 tahun. 

Untuk mengakomodasi kondisi dan kebutuhan spesifik di berbagai daerah, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Perda ini menyediakan aturan yang lebih spesifik terkait dengan pemilihan Ketua RW, disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan geografis masing-masing daerah. Sebagai contoh, PPeraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Bandung.

Brikut merupakan Fhoto Kegiatan pemilihan RW yang dilaksanakan secara demokrasi dan langsung di KP. Lembang Badak RW 05 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.